Rumah Korban Gempa NTT Kini Dapat Bantuan Rp30 Juta: Kriteria dan Proses Pencairan

### Peningkatan Bantuan hingga Rp30 Juta

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menaikkan plafon bantuan perbaikan rumah korban gempa NTT menjadi Rp30 juta per unit. Sebelumnya, bantuan yang disiapkan hanya berkisar Rp15 juta. Kenaikan ini diberikan kepada korban dengan tingkat kerusakan parah, yakni rumah yang rusak berat hingga roboh. Sementara untuk kerusakan sedang dan ringan, bantuan yang disalurkan tetap mengikuti skema sebelumnya.

"Peningkatan bantuan ini untuk mempercepat pemulihan rumah yang benar-benar tak layak huni," ujar Menteri PUPR, Arifin Tasrif, dalam konferensi pers virtual yang disiarkan secara langsung oleh kanal pemerintah, Rabu (19/08/2026). Ia menambahkan, sistem pencairan dana telah dirancang menggunakan platform digital terintegrasi yang memanfaatkan analisis data AI untuk memverifikasi kelayakan penerima bantuan.

### Sistem AI Memastikan Transparansi

Dalam pelaksanaannya, pemerintah bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTT dan sejumlah perguruan tinggi untuk menerapkan sistem berbasis AI dalam pengajuan dan pencairan bantuan. Sistem ini memungkinkan pelacakan real-time terhadap status pengajuan setiap warga melalui aplikasi mobile yang terhubung dengan database BPBD dan Dinas Pekerjaan Umum setempat.

"AI digunakan untuk mencegah duplikasi pengajuan, memetakan lokasi prioritas, dan memastikan dana tepat sasaran. Data kerusakan rumah yang dikumpulkan menggunakan drone dan sensoring juga diintegrasikan untuk validasi," jelas Dr. Siti Nurjanah, ahli teknologi informasi dari Universitas Nusa Cendana, yang terlibat dalam pengembangan sistem.

### Kriteria dan Tahapan Pencairan

Untuk mendapatkan bantuan, calon penerima harus mengajukan melalui sistem daring yang telah disediakan. Kriteria utama meliputi:

• 1.Bukti kepemilikan tanah atau surat keterangan tanah (dengan ketua RT/RW sebagai saksi).
• 2.Foto atau video kondisi kerusakan rumah yang diverifikasi oleh tim survei BPBD.
• 3.Surat keterangan usaha atau kartu keluarga sebagai identitas korban gempa.

Setelah pengajuan diverifikasi oleh sistem AI, data akan diproses oleh tim validasi daerah selama maksimal 48 jam. Dana kemudian dicairkan melalui rekening bank korban dalam waktu tiga hari kerja. Pemerintah menargetkan total 50.000 unit rumah di lima kabupaten terdampak—Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Alor, dan Flores Timur—akan menerima bantuan dalam waktu satu minggu.

### Tantangan dan Harapan

Meskipun sistem digital dirancang untuk mempermudah proses, pemerintah mengakui ada tantangan dalam sosialisasi kepada masyarakat, terutama di daerah terpencil. Untuk itu, pemerintah daerah dan relawan terlibat aktif dalam pendampingan pengajuan bantuan secara tatap muka.

"Kami berharap dengan sistem ini, tidak ada lagi korban gempa yang terlewatkan. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci," ungkap Gubernur NTT, Viktor Laiskodat, dalam kunjungan kerja ke lokasi terdampak di Kabupaten Alor.

Sementara itu, sejumlah LSM lokal meminta pemerintah menjamin akses terhadap bantuan bagi kelompok rentan seperti lansia, disabilitas, dan perempuan kepala keluarga.