Kuasa Hukum Febrie Adriansyah Protes Putusan Praperadilan: Status Tersangka Tetap Berlaku

Hakim Tegaskan: Status Tersangka Tetap Berlaku

Menurut putusan yang dibacakan pada Rabu, 19 Agustus 2026, Hakim Praperadilan Mahkamah Agung menyatakan bahwa status tersangka Febrie Adriansyah tidak dapat diganggu-gugat melalui mekanisme praperadilan. "Putusan ini berlandaskan pada Pasal 77 Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan praperadilan hanya dapat menguji sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan," ujar Hakim Ketua dalam persidangan. Febrie sendiri melalui kuasa hukumnya berargumen bahwa barang bukti yang disita—berupa dokumen dan aset senilai miliaran rupiah—tidak relevan dengan perkara yang menimpanya. "Justru inilah yang kami waspadai: ada upaya untuk menutupi bukti otentik yang seharusnya menjadi pertimbangan hukum," kata Faisal Riza kepada ADINews.

Barang Bukti di Rumah Sentul: Kontroversi Baru

Salah satu titik krusial dalam persidangan adalah keberadaan barang bukti di rumah Febrie di Sentul. Dua minggu lalu, tim Kejaksaan Agung dan KPK menyita puluhan dokumen dan aset bernilai tinggi dari lokasi tersebut, termasuk sertifikat tanah dan mobil mewah. Febrie menuding penyitaan tersebut ilegal karena dilakukan tanpa surat izin khusus. "Kami meminta agar barang-barang tersebut dikembalikan karena tidak ada kaitannya dengan perkara korupsi yang dituduhkan," tegas Faisal. Namun, jaksa penyidik menolak klaim tersebut, dengan alasan barang bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah untuk mendukung dakwaan.

Protes ke Mahkamah Agung: Langkah Hukum Selanjutnya

Usai putusan praperadilan ditolak, Faisal Riza mengumumkan bahwa timnya akan segera mengajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung. "Kami percaya ada ketidakadilan dalam proses ini. Praperadilan seharusnya juga dapat menguji sah atau tidaknya penyitaan barang bukti," ujarnya. Sementara itu, kalangan hukum merespons dengan beragam. Ketua Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Adnan Buyung Nasution, menyatakan bahwa putusan ini menunjukkan ketegasan hukum, namun juga membuka peluang bagi perdebatan lebih lanjut mengenai kewenangan praperadilan. "Ini adalah ujian bagi sistem peradilan kita. Apakah praperadilan hanya sebatas formalitas atau benar-benar dapat memberikan perlindungan hukum yang adil," katanya.

Dampak Publik dan Politik

Kisruh ini mencuat tak lama setelah Febrie Adriansyah dicopot dari jabatannya di PLN pada Juli 2026 menyusul dugaan korupsi. Kasusnya menjadi sorotan karena melibatkan proyek-proyek vital nasional, termasuk pembangunan pembangkit listrik di Sulawesi. Menteri ESDM memastikan bahwa proses hukum akan berjalan independen, namun publik mempertanyakan transparansi penanganan kasus ini. "Masyarakat berhak tahu apakah ada pihak-pihak yang bermain dalam kasus ini," ungkap pengamat hukum dari Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana.