Diplomasi AI Jakarta–Beijing: Kelompok Kerja Baru Menguji Kesiapan Regulasi Indonesia

Dari Nota Kesepahaman ke Mekanisme Kerja

Kelompok kerja bilateral pada praktiknya adalah tahap ketika komitmen politik diterjemahkan menjadi agenda teknis: siapa berbagi apa, dengan syarat apa, dan siapa yang mengawasi. Ini fase yang menentukan, karena banyak nota kesepahaman teknologi di kawasan Asia Tenggara berhenti pada tingkat simbolik tanpa mekanisme tindak lanjut.

Konteks pasarnya jelas. Indonesia adalah negara berpenduduk lebih dari 280 juta jiwa dengan tingkat penetrasi internet yang menurut survei APJII sudah melewati 79 persen. Laporan e-Conomy SEA dari Google, Temasek, dan Bain secara konsisten menempatkan Indonesia sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Skala inilah yang menjadikan Indonesia mitra menarik sekaligus pasar yang perlu dilindungi.

Celah Regulasi yang Belum Tertutup

Indonesia belum memiliki undang-undang khusus kecerdasan artifisial. Yang tersedia saat ini:

• ●Stranas KA 2020–2045, dokumen arah kebijakan, bukan payung hukum yang bisa ditegakkan.
• ●UU No. 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang sudah melewati masa transisi dua tahun, namun lembaga pengawas independen yang diamanatkan belum sepenuhnya beroperasi.
• ●Surat Edaran Menkominfo No. 9/2023 tentang etika AI, yang bersifat imbauan (soft law).

Dalam kerja sama lintas yurisdiksi, kekosongan ini berdampak nyata: aliran data pelatihan model, standar audit algoritma, dan tanggung jawab hukum saat sistem AI merugikan warga menjadi wilayah abu-abu.

Analisis: Indonesia di Antara Dua Model Regulasi

Dunia kini bergerak dalam dua kutub pengaturan AI. Uni Eropa memilih pendekatan berbasis risiko melalui AI Act, dengan kewajiban ketat pada sistem berisiko tinggi. RRT menempuh jalur berbeda: pengaturan sektoral dan cepat, termasuk kewajiban pendaftaran algoritma serta aturan sementara bagi AI generatif.

Indonesia berpotensi terseret mengadopsi standar teknis mitra secara diam-diam. Ketika kerja sama melibatkan perangkat, model, dan pelatihan sumber daya manusia dari satu ekosistem, standar teknis biasanya mengikuti pihak pemberi teknologi. Karena itu, agenda kelompok kerja perlu menempatkan interoperabilitas regulasi sejajar dengan agenda investasi.

Yang sering luput adalah definisi transfer teknologi itu sendiri. Pembelian perangkat bukan transfer teknologi. Yang bermakna adalah riset bersama, alih keahlian insinyur lokal, akses pada dokumentasi teknis, serta kepemilikan bersama atas kekayaan intelektual yang dihasilkan.

"Transformasi digital bukan sekadar soal teknologi, tetapi tentang bagaimana manusia beradaptasi dengan perubahan fundamental," ujar seorang pakar teknologi informasi.

Proyeksi dan Rekomendasi

Kerja sama ini berpeluang mempercepat kapasitas komputasi dan talenta digital nasional. Namun manfaatnya hanya akan bertahan bila tiga hal dikerjakan lebih dulu: mempercepat operasionalisasi lembaga pengawas data pribadi, menuangkan kewajiban alih pengetahuan dalam klausul yang terukur dan bertenggat, serta menyiapkan kerangka hukum AI nasional agar Indonesia menjadi pembuat aturan, bukan sekadar pengikut standar pihak lain.