Digitalisasi Aset Negara di Ujung Tanduk: Tantangan Siber yang Menghantui DJKN

Dari Situs Informasi Menjadi Infrastruktur Kritis

DJKN mengelola Barang Milik Negara (BMN), mulai dari tanah dan bangunan pemerintah hingga aset yang dilelang melalui kantor pelayanan di berbagai provinsi. Ketika proses ini bermigrasi ke kanal digital, situs web berubah status: dari media publikasi menjadi bagian dari infrastruktur informasi vital yang diatur dalam kerangka Perpres tentang perlindungan infrastruktur informasi vital dan kebijakan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Konsekuensinya jelas. Data aset negara dan data pribadi peserta lelang adalah kombinasi yang menarik bagi aktor siber, baik untuk pemerasan maupun manipulasi data kepemilikan.

Pelajaran Mahal dari Insiden Pusat Data Nasional

Gangguan ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara di Surabaya pada pertengahan 2024 melumpuhkan ratusan layanan instansi pemerintah, termasuk layanan keimigrasian di bandara. Yang paling disorot publik bukan tekniknya, melainkan temuan bahwa banyak data tidak memiliki backup memadai. Ini menandakan masalahnya bersifat tata kelola, bukan teknologi.

Peta Ketergantungan Geografis

Pemerintah memusatkan komputasi di beberapa titik, termasuk kawasan Cikarang (Jawa Barat), Batam sebagai lokasi cadangan, serta rencana pusat data di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Sementara itu, kantor vertikal DJKN tersebar di hampir seluruh provinsi dengan kapasitas teknis yang tidak seragam.

Analisis: Tiga Hambatan Struktural

• ●Kesenjangan talenta. Kebutuhan tenaga keamanan siber Indonesia jauh melampaui pasokan lulusan, dan sektor publik kalah bersaing soal remunerasi dengan industri keuangan serta teknologi.
• ●Ketergantungan vendor. Banyak sistem dibangun melalui pengadaan tahunan tanpa kontinuitas pemeliharaan, sehingga kerentanan lama tidak tertambal.
• ●Fragmentasi. Data aset bersinggungan dengan pertanahan, perpajakan, dan pemerintah daerah. Tanpa standar interoperabilitas yang seragam, titik lemah satu instansi menjadi risiko bagi semuanya.

Penerapan penuh UU No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menambah tekanan: kepatuhan kini bukan pilihan, tetapi kewajiban hukum yang menuntut pejabat pelindung data dan prosedur notifikasi insiden.

"Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama di ekosistem AI Asia Tenggara, asalkan didukung kebijakan yang tepat," kata seorang analis industri digital.

Pernyataan itu relevan karena adopsi kecerdasan artifisial untuk deteksi anomali dan penilaian aset otomatis hanya masuk akal jika data dasarnya terlindungi dan terstandardisasi.

Proyeksi dan Rekomendasi

Dalam dua hingga tiga tahun ke depan, tekanan regulasi dan ekspektasi publik akan mendorong instansi seperti DJKN menuju arsitektur zero trust, enkripsi menyeluruh, serta audit independen berkala. Tiga langkah paling mendesak: uji pemulihan bencana secara nyata—bukan hanya dokumen, program bug bounty atau pengungkapan kerentanan yang jelas, dan investasi berkelanjutan pada talenta internal agar keamanan tidak sepenuhnya bergantung pada pihak ketiga.