Diam-diam Jakarta Bangun Mesin Likuiditas Kripto Asia, Ini Inovasi yang Jarang Dibahas

Likuiditas Itu Soal Pipa, Bukan Sekadar Jumlah Orang

Dalam percakapan publik, kekuatan pasar kripto Indonesia hampir selalu diukur dari jumlah investor terdaftar yang menurut laporan resmi otoritas telah melampaui angka 20 juta pelanggan — lebih banyak daripada jumlah investor pasar saham domestik. Angka itu mengesankan, tetapi bukan definisi likuiditas.

Likuiditas ditentukan oleh tiga hal yang lebih teknis: kedalaman order book, lebar bid-ask spread, dan kecepatan penyelesaian transaksi. Di sinilah pasar rupiah secara historis tertinggal. Pasangan perdagangan berbasis IDR umumnya memiliki spread lebih lebar dibanding pasangan berbasis dolar AS atau stablecoin global, sehingga pedagang besar cenderung memindahkan eksekusi ke bursa luar negeri.

Inovasi yang Luput dari Perhatian

Beberapa lapisan pembaruan nyaris tidak pernah masuk pemberitaan umum:

• ●Agregasi likuiditas lintas pedagang. Dengan satu bursa yang menaungi banyak pedagang terdaftar, order dari platform berbeda berpotensi dipertemukan dalam satu lapisan pencocokan, bukan terfragmentasi di puluhan aplikasi.
• ●Pemisahan kliring dan kustodian. Dana serta aset pelanggan dipisahkan dari neraca pedagang. Secara global, kegagalan tata kelola inilah yang meruntuhkan bursa-bursa besar pada 2022.
• ●Skema insentif market maker. Struktur biaya berbeda antara pihak penyedia dan pengambil likuiditas adalah instrumen standar bursa dunia untuk mempersempit spread.
• ●Kedaulatan infrastruktur. Penempatan server dan mesin pencocokan order di pusat data domestik di kawasan Jakarta, Cikarang, hingga Batam memotong latensi dibanding eksekusi yang harus melompat ke Singapura.
• ●Rintisan tokenisasi. Diskusi mengenai stablecoin bersandar rupiah dan tokenisasi instrumen keuangan mulai masuk agenda kebijakan, meski belum berbentuk produk massal.

Beban yang Menahan Laju

Hambatan terbesar justru bersifat fiskal dan perilaku. Pungutan pada setiap transaksi membuat strategi bervolume tinggi — yang secara global menjadi penyumbang utama kedalaman pasar — kurang ekonomis dijalankan dari dalam negeri. Sementara di sisi ritel, dominasi transaksi masih terpusat pada beberapa aset besar dan pola beli-jual jangka pendek yang rentan terhadap siklus pasar.

"Kita perlu memastikan bahwa transformasi teknologi tidak meninggalkan siapa pun — inklusivitas harus menjadi fondasi," tegas seorang pengamat kebijakan publik.

Proyeksi

Jika harmonisasi pajak, standar kustodian, dan interoperabilitas dengan sistem pembayaran nasional berjalan seiring, Jakarta punya jalan realistis menjadi pusat pembentukan harga pasangan rupiah di Asia Tenggara. Sebaliknya, tanpa perbaikan efisiensi biaya, Indonesia berisiko tetap menjadi pasar besar yang likuiditasnya diproses di luar negeri: ramai penggunanya, tetapi harga tetap ditentukan orang lain.