Demo Ratusan Mahasiswa di Bundaran HI: Dibubarkan Paksa, Timbul 6 Luka-Luka

### Aksi Massa yang Dibubarkan Paksa

Rombongan mahasiswa yang terdiri dari BEM UI dan FMN memulai aksi mereka dari kampus UI Depok sejak pukul 13.00 WIB. Dengan membawa spanduk bertuliskan 'Cabut UU Cipta Kerja, Tolak Kenaikan BBM Subsidi, dan Hentikan Korupsi', mereka berencana untuk melakukan orasi di depan gedung DPR/MPR. Namun, rencana tersebut gagal sejak awal karena rombongan dicegat oleh aparat di sekitar Jalan Thamrin, Jakarta Pusat.

Saat rombongan mencoba menerobos, aparat gabungan dari Polri dan TNI langsung melakukan tindakan tegas. Menurut saksi mata, aparat menggunakan gas air mata dan tongkat untuk membubarkan massa. Sejumlah mahasiswa terlihat jatuh dan berusaha melawan dengan duduk di jalan, namun aparat tetap memaksa mereka untuk berdiri dan meninggalkan area tersebut. "Mereka tidak memberi kesempatan sedikitpun bagi kami untuk bernegosiasi. Seketika saja, gas air mata dilempar ke arah kami," ungkap Dian Pramudita, salah satu koordinator aksi dari BEM UI.

### Laporan Luka-Luka dan Tudingan Kekerasan

Dari enam korban luka-luka, tiga di antaranya mengalami kondisi kritis dan dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Berdasarkan keterangan dokter, salah satu korban, Agung Wijaya (mahasiswa Teknik UI), mengalami patah tulang selangka akibat dipukul aparat. Sementara itu, dua korban lainnya mengalami gegar otak ringan dan luka memar di sekujur tubuh.

Front Mahasiswa Nasional melalui juru bicaranya, Sri Wulandari, mengecam keras tindakan aparat. "Ini bukan lagi pembubaran paksa, tapi tindakan kriminal. Mereka dengan sengaja melakukan kekerasan untuk menakut-nakuti kami," kata Sri. BEM UI juga mengeluarkan pernyataan resmi yang menyebut tindakan aparat sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan prosedur kepolisian yang tidak manusiawi.

### Polri Membantah, Alasannya Demo Ilegal

Pihak kepolisian membantah telah melakukan kekerasan terhadap mahasiswa. Menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Yoga Priyono, rombongan mahasiswa tidak memiliki izin untuk berdemo di sekitar Bundaran HI. "Mereka bergerak secara liar dan berpotensi menimbulkan kerusuhan. Kami hanya menjalankan prosedur untuk mengamankan wilayah," ujarnya dalam konferensi pers yang diadakan malam harinya.

Polri juga meminta masyarakat tidak mudah terpancing dengan video yang beredar. "Video tersebut diambil dari sudut tertentu. Kami memastikan bahwa aparat kami telah bertindak profesional tanpa melakukan kekerasan berlebih," tambah Yoga.

### Masyarakat Sipil Bereaksi: Apakah Ini Bentuk Represi?

Kejadian ini menuai reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (PRD), Budiman Sujatmiko, menyebut aksi pembubaran paksa sebagai bagian dari upaya sistematis untuk membungkam suara kritis mahasiswa. "Negara tidak boleh takut dengan suara kritis. Kalau demo ilegal, ya bubarkan dengan cara yang manusiawi, bukan dengan kekerasan," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, mendesak pemerintah untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap terjadinya kekerasan tersebut. "Kami prihatin melihat bentrokan ini. Demokrasi harus dijaga, bukan dibungkam," tegasnya.

Tak ketinggalan, kelompok-kelompok hak asasi manusia seperti Amnesty International Indonesia juga menyuarakan keprihatinan mereka. Mereka menyerukan kepada pemerintah untuk memastikan bahwa aparat tidak menggunakan kekerasan berlebihan dalam menangani unjuk rasa.

### Apa Selanjutnya?

Pasca insiden tersebut, BEM UI dan FMN menyatakan akan melanjutkan aksi dengan cara yang lebih damai. "Kami tidak akan mundur. Kenaikan BBM subsidi dan UU Cipta Kerja harus dicabut. Kami akan mengajukan gugatan hukum terhadap aparat yang melakukan kekerasan," kata Ketua BEM UI, Farhan Rizaldi.

Sementara itu, Polri berencana untuk melakukan klarifikasi lebih lanjut dengan pihak universitas dan koordinator aksi. Namun, hingga berita ini ditulis, tidak ada perkembangan signifikan terkait penyelidikan terhadap terjadinya kekerasan tersebut.

Satu hal yang pasti, insiden di Bundaran HI ini akan terus menjadi sorotan publik. Apakah ini awal dari pembungkaman demokrasi, ataukah hanya kesalahan prosedural yang perlu diperbaiki? Masyarakat menantikan jawaban yang tidak hanya berpihak pada salah satu pihak, tetapi juga mengedepankan keadilan.