Demo BEM UI dan Fron Mahasiswa Dibubarkan Paksa di Bundaran HI, Para Aktivis Dibawa ke Polres

### Awal Mula Konflik: Aspirasi yang Ditolak

Rombongan mahasiswa yang terdiri dari ratusan massa berasal dari BEM UI dan FMN ini semula berencana menyampaikan aspirasi seputar kebijakan pendidikan yang dianggap merugikan mahasiswa, seperti kenaikan biaya kuliah yang tak terkendali serta pelemahan organisasi mahasiswa di kampus-kampus. Selain itu, mereka juga menolak revisi UU KPK dan UU Cipta Kerja yang dinilai tidak pro-rakyat. "Kami tidak menolak kebijakan pendidikan secara keseluruhan, namun pemerintah perlu mendengarkan aspirasi mahasiswa yang terdampak langsung," ujar Ketua FMN, Lintang Wiseso, di tengah kerumunan massa sebelum aparat turun tangan.

### Bentrok dan Pembubaran Paksa

Pada pukul 16.00 WIB, massa yang sudah berkumpul di sekitar Bundaran HI mulai bergerak menuju gedung DPRD DKI Jakarta. Namun, jalanan sudah diblokir oleh aparat dengan barikade besi dan kawat berduri. Komunikasi antara massa dan aparat tak kunjung membuahkan hasil, sehingga massa memutuskan untuk duduk di jalan. Kondisi ini memicu ketegangan. Tak lama berselang, aparat melepaskan gas air mata sebanyak dua kali, memaksa massa tercerai-berai. Beberapa mahasiswa terlihat menutupi hidung dan mulut akibat efek gas, sementara sebagian lain berusaha menghindar ke arah Jalan Thamrin.

Pihak kepolisian kemudian melakukan sweeping terhadap massa yang tertangkap kamera. Sejumlah aktivis yang diduga sebagai penggerak aksi, termasuk tiga mahasiswa FMN dan dua pengurus BEM UI, dibawa ke Polres Jakarta Pusat. "Mereka ditangkap karena melanggar prosedur dan melewati batas waktu yang ditentukan," kata Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol. Yulian Insanto, tanpa menjelaskan lebih lanjut mengenai dasar hukum penangkapan tersebut.

### Reaksi dari Kampus dan Masyarakat

Ketua BEM UI, Mahfud Ridwan, mengecam keras pembubaran paksa tersebut. "Ini bukan demo pertama kami yang dibubarkan paksa. Aparat seolah-olah menjadikan represi sebagai instrumen pertamanya, bukannya solusi," tegasnya. Ia menambahkan, pihaknya akan melaporkan kejadian tersebut ke Komnas HAM dan lembaga-lembaga pengawas lainnya.

Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi menyatakan bahwa tindakan aparat tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak berekspresi dan berkumpul. "Pembubaran paksa dengan gas air mata menunjukkan pemerintah tidak siap mendengarkan aspirasi publik," kata Koordinator Koalisi, Siti Maemunah.

### Dampak dan Masa Depan Aksi Mahasiswa

Meskipun aksi hari ini terpaksa dihentikan, mahasiswa menyatakan tidak akan berhenti menyuarakan aspirasi. "Kami akan tetap turun ke jalan kapanpun dibutuhkan. Pembubaran paksa bukan akhir dari perjuangan," ujar Lintang Wiseso. Sementara itu, sejumlah pengamat politik menilai insiden ini akan menjadi pemicu aksi-aksi lebih masif di masa mendatang jika pemerintah tidak segera meninjau ulang kebijakan yang memicu ketidakpuasan publik.

Hingga malam hari, kawasan Bundaran HI sudah kembali kondusif. Namun, ketegangan antara mahasiswa dan pemerintah tampaknya belum usai. Publik menantikan langkah konkret pemerintah dalam menjawab tuntutan para demonstran.