Demo BEM UI dan F MN: Konflik Politik yang Memanas, Polisi Blokir Jalan, Mahasiswa: ‘Demokrasi Kita Terjepit’

### Kepolisian Blokir Akses, Mahasiswa: ‘Kami Tak Bawa Senjata’

"Kami datang dengan damai, tapi justru yang kami temui adalah blokade ketat. Ini bukan aksi pertama yang kami lakukan, tapi kenapa selalu ada alasan prokes yang diplesetkan menjadi alasan untuk membatasi kami?" kata Aulia, Ketua BEM UI, melalui pengeras suara yang dibawanya. Menurut pengakuan para mahasiswa, sejak pagi mereka sudah berkoordinasi dengan kepolisian untuk memastikan aksi berjalan tertib. Namun, aparat justru menutup jalur utama menuju Bundaran HI, satu-satunya titik yang memungkinkan massa berkumpul secara luas. "Mereka bilang prokes, tapi di tempat lain justru kerumunan massa tanpa pengawasan malah dibiarkan. Ini diskriminatif," tandas Aulia. Dua mahasiswi yang terluka, satu bernama Citra dan lainnya anonim, dilaporkan mengalami luka gores akibat saling dorong. Polisi mengklaim telah berupaya mengarahkan massa ke titik lain, namun mahasiswa menolak dengan alasan jarak yang terlalu jauh dan mengurangi dampak aksi.

### Tuntutan Politik yang Menumpuk: Dari UU Cipta Kerja hingga Kenaikan BBM

Di tengah ketegangan, suara protes dari para mahasiswa semakin lantang. Tuntutan mereka tak hanya berhenti pada isu UU Cipta Kerja yang kerap menjadi sorotan, tetapi juga meluas ke sejumlah kebijakan kontroversial lainnya. "Revisi UU KUHP, UU Narkotika, hingga kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik, semuanya membuktikan pemerintah tak peka terhadap kondisi masyarakat," jelas Dedi, Koordinator Lapangan F MN. Menurutnya, pemerintah dianggap semakin keras dalam memberangus suara kritis dengan berbagai cara, mulai dari pembatasan akses hingga kriminalisasi terhadap aktivis. "Kami dihadapkan pada pilihan: diam dan terima nasib, atau berjuang untuk perubahan meski berhadapan dengan kekerasan aparat," ujarnya. Aksi ini juga diklaim sebagai bentuk perlawanan terhadap praktik korupsi yang semakin membudaya di kalangan elit.

### Polisi vs Mahasiswa: Siapa yang Melanggar Protokol?

Polres Jakarta Pusat membantah tudingan bahwa mereka sengaja menghambat aksi. Kepala Polres Jakarta Pusat, Kombes Richard Nainggolan, menjelaskan bahwa penutupan akses dilakukan untuk mencegah kerumunan massa yang berpotensi melanggar protokol kesehatan dan mengganggu lalu lintas. "Kami sudah berkomunikasi dengan panitia untuk mengarahkan mereka ke titik yang lebih aman. Tapi tak jarang massa justru melawan dan memaksakan kehendak," katanya. Namun, pernyataan ini dibantah keras oleh para mahasiswa. Mereka menunjukkan dokumentasi yang memperlihatkan bagaimana aparat justru berkerumun rapat di sekitar titik demo, yang menurut mereka justru meningkatkan risiko penularan Covid-19. "Kalau benar demi prokes, kenapa aparat tidak dipersatukan di satu tempat saja? Kenapa justru kami yang dibatasi?" tanya salah satu mahasiswa.

### Demokratisasi yang Terjepit: Suara Rakyat Makin Sulit Didengar

Ketegangan ini tak hanya tentang akses fisik menuju Bundaran HI. Lebih dari itu, aksi ini mencerminkan kondisi demokratisasi Indonesia yang semakin terjepit. Fenomena pembatasan ruang berekspresi bagi kelompok kritis, terutama mahasiswa, semakin mengkhawatirkan berbagai kalangan. Ketua Umum F MN, Fadli Zon, dalam pernyataannya menyebutkan bahwa pemerintah kerap menggunakan dalih prokes atau ketertiban untuk membungkam suara kritis. "Ini bukan sekadar soal demo, tapi soal hakikat demokrasi yang semakin dipersempit. Kalau mahasiswa saja tidak boleh berunjuk rasa, bagaimana dengan rakyat pada umumnya?" tegasnya. Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Indonesia, Rocky Gerung, menilai bahwa tindakan aparat tersebut justru memperlihatkan ketidakmampuan pemerintah dalam menangani aspirasi masyarakat. "Demo adalah hak konstitusional. Kalau pemerintah takut dengan suara rakyat, itu artinya ada yang salah dalam sistem yang dibangun," katanya.

Penutup: Perjuangan Berlanjut Meski Ada Benturan

Meskipun terhalang di Bundaran HI, mahasiswa dari BEM UI dan F MN memastikan aksi akan terus berlanjut di titik-titik strategis lainnya. Mereka juga menghimbau masyarakat untuk tetap kritis dan tak mudah termakan oleh narasi pembatasan hak berekspresi. "Perjuangan tidak berhenti di sini. Kami akan terus menyuarakan kebenaran, meski harus berhadapan dengan aparat," kata Aulia. Sementara itu, polisi berjanji akan tetap bersikap tegas namun profesional dalam mengawal setiap aksi. Namun, pertanyaan besar tetap menggantung: akankah suara rakyat benar-benar didengar di tengah ketegangan yang terus memanas?