Data Kulit Orang Indonesia Jadi Aset Baru: Siapa yang Mengaturnya?

Kenapa Data Kulit Lokal Penting

Selama beberapa dekade, standar rujukan dermatologi global dibentuk oleh studi pada populasi Eropa dan Asia Timur. Klasifikasi fototipe Fitzpatrick yang masih dipakai luas, misalnya, awalnya dirancang untuk memprediksi respons kulit terang terhadap sinar ultraviolet. Kulit orang Indonesia — dengan tingkat melanin lebih tinggi, paparan UV sepanjang tahun, serta kelembapan udara yang jauh di atas negara empat musim — memiliki profil berbeda dalam hal produksi sebum, kecenderungan hiperpigmentasi pasca-inflamasi, dan fungsi sawar kulit.

Konsekuensinya praktis: produk yang lulus uji di laboratorium negara subtropis belum tentu berperforma sama di Jakarta atau Makassar. Basis data lokal, bila dikelola serius, memungkinkan pengembangan formulasi berbasis bukti alih-alih adaptasi resep impor.

Kluster Industri dan Titik Buta Pengawasan

Industri kosmetik nasional tumbuh pesat dalam satu dekade terakhir, didorong ledakan merek lokal dan penjualan digital. Persebarannya tidak merata dan terpusat di Pulau Jawa.

Analisis: Regulasi yang Belum Menyusul

Di sinilah celah kebijakan terlihat. Indonesia sudah memiliki UU No. 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP), yang menempatkan data kesehatan, biometrik, dan genetika sebagai data pribadi spesifik dengan kewajiban perlindungan lebih tinggi. Namun undang-undang itu tidak secara eksplisit membahas bank data biologis milik korporasi non-kesehatan: sejauh mana profil kulit, hasil pemindaian wajah, atau data sebum termasuk kategori spesifik? Ketiadaan lembaga pengawas PDP yang beroperasi penuh membuat pertanyaan ini menggantung.

Tumpang tindih kewenangan juga nyata:

• ●BPOM mengawasi keamanan produk dan notifikasi kosmetik, bukan tata kelola data riset.
• ●Kemenkes mengatur etik penelitian kesehatan, tetapi riset komersial swasta sering berada di luar jangkauan komite etik publik.
• ●Kemenperin mendorong hilirisasi dan riset industri lewat insentif seperti super tax deduction untuk kegiatan litbang.
• ●BRIN menjadi mitra kolaborasi, namun bukan regulator data.

Tenggat kebijakan lain juga membayangi. Kewajiban sertifikasi halal untuk kosmetik dan produk terkait berdasarkan UU No. 33/2014 memasuki tahap penerapan berikutnya pada 2026, setelah kelompok makanan-minuman lebih dulu wajib pada Oktober 2024.

Talenta sebagai Variabel yang Sering Dilupakan

Basis data hanya sekuat peneliti yang menafsirkannya. Kebutuhan akan dermatolog, ahli biostatistik, dan formulator lokal melonjak, sementara jalur karier riset industri di Indonesia masih relatif sempit dibanding sektor teknologi.

"Investasi dalam talenta lokal adalah investasi jangka panjang yang paling menguntungkan bagi ekosistem teknologi nasional," sebut seorang HR director di perusahaan teknologi besar.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Basis data kulit orang Indonesia berpotensi menjadi aset ilmiah strategis — setara dengan data iklim atau data pangan — bila tata kelolanya jelas. Tiga langkah patut dipertimbangkan pemerintah: menerbitkan aturan pelaksana PDP yang secara tegas mengklasifikasikan data biologis komersial; mewajibkan kaji etik independen untuk riset manusia berskala besar di sektor swasta; serta membuka mekanisme berbagi data teragregasi dan teranonimisasi agar universitas dan peneliti publik ikut memanfaatkannya. Tanpa itu, Indonesia berisiko mengulang pola lama: data warganya dikumpulkan, tetapi manfaat ilmiahnya berhenti di satu pintu.