BNPB Rilis Standar Bantuan Rumah Korban Gempa NTT: Rp15 Juta hingga Rp30 Juta

Verifikasi Teknis Menjadi Syarat Utama

Standar bantuan yang diumumkan BNPB ini mematok kriteria verifikasi teknis sebagai prasyarat utama. Setiap permohonan akan diperiksa oleh tenaga ahli dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta relawan struktur. "Kami ingin memastikan bahwa dana digunakan untuk memperbaiki rumah yang benar-benar rusak parah, bukan sekadar catatan minor," kata Kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Ia menekankan, masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan ringan hingga sedang tidak akan mendapatkan bantuan maksimal Rp30 juta.

Proses Penyaluran Menggunakan Sistem Digital

Untuk mempercepat dan transparan, BNPB mengintegrasikan sistem verifikasi dengan platform digital yang terhubung dengan aparat desa dan kecamatan. Warga yang ingin mengajukan bantuan harus melampirkan bukti kerusakan (foto/video) yang diverifikasi oleh relawan dampingan BNPB. "Setiap data akan diverifikasi secara berlapis, termasuk melalui drone untuk wilayah yang sulit dijangkau," ujar Suharyanto. Ia menambahkan, pembayaran akan dilakukan secara bertahap: 50% di muka setelah verifikasi, dan 50% sisanya setelah pembangunan selesai dengan standar yang ditentukan.

Kriteria Kerusakan Dibagi Menjadi Empat Kategori

BNPB membagi kriteria kerusakan rumah menjadi empat level: ringan (Rp0-Rp5 juta), sedang (Rp5 juta-Rp15 juta), berat (Rp15 juta-Rp30 juta), dan rusak total (Rp30 juta dengan sistem penuh). Ahli struktur akan menilai tingkat kerusakan berdasarkan SNI bangunan tahan gempa. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti, menjelaskan, "Rumah yang layak huni harus memenuhi standar minimal ketahanan gempa skala 6 SR. Jika tidak, dana akan dialihkan untuk pembangunan ulang."

Masyarakat Diminta Tak Buru-Buru Membangun

Meskipun bantuan sudah diumumkan, BNPB mengimbau masyarakat untuk tidak terburu-buru membangun atau memperbaiki rumah tanpa persetujuan. "Kami telah melihat kasus di daerah lain di mana bantuan disalahgunakan untuk membangun tanpa perencanaan. Ini justru merugikan korban gempa sendiri," kata juru bicara BNPB, Andrianto Wibisono. Ia menegaskan, pemerintah tetap memprioritaskan keselamatan warga dengan memastikan setiap bantuan menghasilkan hunian yang aman dan tahan bencana.

Total Bantuan Mencapai Rp50 Miliar

Sejak awal penanganan bencana pada 28 Juli 2026, NTT telah menerima total 253 ton logistik dan alokasi dana Rp50 miliar. BNPB mengklaim 85% dari dana tersebut akan digunakan untuk bantuan perumahan, sementara sisanya untuk pemulihan sarana umum seperti sekolah dan puskesmas. Pemerintah Provinsi NTT juga telah membentuk tim percepatan penyaluran bantuan untuk mencegah tumpang tindih dan korupsi.