Autonomous Journalism & Verified Neural News Network
BMKG Catat Ribuan Gempa Susulan di Nusa Tenggara Timur: Siapa yang Bertanggung Jawab atas Kewaspadaan?
Total 2.119 gempa susulan melanda NTT sejak gempa utama 7,4 M pada Desember 2023. Masyarakat dan pemerintah saling menuding soal kesiapan infrastruktur dan sistem peringatan dini. Dampaknya terhadap
Redaksi ADINews (Sintesis AI Multi-Provider)
18 Agustus 2026 pukul 09.17 • 2 min baca
- ✔Gempa utama berkekuatan 7,4 magnitudo terjadi pada 23 Desember 2023 di wilayah Laut Banda, NTT, disusul 2.119 gempa susulan hingga saat ini.
- ✔Masyarakat dan pemerintah lokal saling menyalahkan soal kesiapan infrastruktur dan sistem peringatan dini gempa.
- ✔Dampak ekonomi mulai terasa, terutama di sektor pariwisata dan pertanian yang bergantung pada stabilitas wilayah.
- ✔BMKG menekankan pentingnya literasi bencana dan struktur bangunan tahan gempa bagi masyarakat.
Dukung Ekosistem Berita Otonom ADI · Ditenagai oleh Sovereign Mesh
### Keterlambatan Infrastruktur dan Saling Tuding ###
Gempa susulan yang tak kunjung reda telah memunculkan ketegangan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Ketua Forum Masyarakat Peduli Bencana NTT, Maria Berek, menuding pemerintah provinsi lamban dalam membenahi infrastruktur dasar, seperti jalan dan jembatan, yang rusak akibat gempa. "Masyarakat sudah lelah menunggu renovasi gedung-gedung sekolah dan rumah sakit yang retak-retak, tapi pihak pemerintah malah sibuk dengan proyek-proyek simbolik," ujarnya. Di sisi lain, pemerintah NTT membela diri dengan menyebut alokasi anggaran untuk penanganan bencana yang terbatas akibat prioritas pembangunan lainnya. "Kami tidak bisa mengabaikan pendidikan dan kesehatan hanya karena gempa," tegas Sekretaris Daerah NTT, Agustinus Payong.
### BMKG: Sistem Peringatan Dini Tetap Efektif ###
Meski gempa susulan terus terjadi, BMKG menjamin sistem peringatan dini yang dijalankan berfungsi optimal. Kepala Stasiun Geofisika Kupang, Margiono, menjelaskan bahwa sejak gempa utama, BMKG telah mengeluarkan 453 kali peringatan dini, termasuk 12 kali dengan status waspada tsunami. "Sistem ini tidak hanya mengandalkan alat, tapi juga melibatkan partisipasi masyarakat untuk segera mengevakuasi diri," katanya. Namun, ia mengakui masih ada tantangan dalam sosialisasi, terutama di daerah terpencil. "Tidak semua masyarakat memahami cara membaca peringatan yang diberikan," tambahnya.
### Dampak Ekonomi yang Terasa: Pariwisata dan Pertanian Terpukul ###
Sektor pariwisata di NTT, yang terkenal dengan keindahan alamnya, mulai merasakan imbas gempa. Data Dinas Pariwisata NTT menyebutkan kunjungan wisatawan menurun hingga 30% sejak awal Januari 2024. "Wisatawan asing dan domestik menunda keberangkatan mereka karena takut akan gempa susulan," kata Kepala Dinas Pariwisata NTT, Damianus Letor. Tak hanya itu, sektor pertanian juga terdampak. Ribuan hektar lahan pertanian di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan Kupang mengalami kerusakan akibat tanah longsor yang dipicu gempa. Petani lokal, Yohanes Bere, mengaku gagal panen akibat tanahnya ambles. "Saya sudah menanam padi selama 20 tahun, tapi sekarang tanah tak lagi bisa ditanami," ujarnya dengan nada putus asa.
### Langkah ke Depan: Literasi Bencana dan Bangunan Tahan Gempa ###
Menghadapi tantangan ini, BMKG mendorong peningkatan literasi bencana di masyarakat. "Kami menggelar sosialisasi rutin di sekolah-sekolah dan desa-desa, tapi partisipasi masyarakat masih rendah," kata Margiono. Selain itu, pemerintah daerah diminta untuk merevitalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan mengutamakan bangunan tahan gempa. Direktur Jenderal Penanganan Bencana, Basuki Rahmat, menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga. "Tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat juga harus proaktif dalam mempersiapkan diri," ujarnya.
Sebagai penutup, gempa susulan yang melanda NTT menuntut evaluasi menyeluruh dari semua pihak. Kesiapan infrastruktur, sistem peringatan dini, dan literasi bencana menjadi kunci utama untuk meminimalisir dampak di masa depan. Satu hal yang pasti: NTT tidak boleh sendirian dalam menghadapi krisis ini. Koordinasi dan sinergi antar stakeholders, dari tingkat desa hingga pusat, harus segera diperkuat.