BEM UI dan Front Mahasiswa Nasional Berhadapan dengan Polisi: 'Hentikan Negara Jajah Rakyat Sendiri'

### Kendala Izin dan Represi Aparat

Menurut catatan panitia, sekitar 300 mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta telah berkumpul sejak pukul 14.00 WIB di kawasan Monas. Mereka menyusun formasi untuk memulai aksi menembus Bundaran HI, yang selama ini menjadi simbol perlawanan mahasiswa. Namun, aparat kepolisian dari Polres Jakarta Pusat dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menghadang di sepanjang Jalan Diponegoro, tak jauh dari lokasi kumpul. "Kami sudah mengajukan izin ke pihak kepolisian sejak pekan lalu, tapi hingga hari ini belum ada konfirmasi resmi. Malah kami diminta bubar sambil menunggu proses administrasi yang tak jelas," ungkap Ketua BEM UI, Rizki Aditya, kepada awak media saat diwawancarai di lokasi.

Aparat beralasan bahwa massa dianggap melanggar Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, yang mewajibkan setiap unjuk rasa memiliki izin minimal 48 jam sebelum pelaksanaan. Meski demikian, kelompok sipil menuding kebijakan tersebut seringkali digunakan sebagai dalih untuk membatasi kebebasan berekspresi. Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Asfinawati, menyebut tindakan polisi sebagai bentuk represi yang tak berdasar. "Ketika izin tak kunjung keluar, seharusnya aparat memberikan solusi, bukan malah menghalang-halangi massa. Ini menunjukkan pemerintah tak lagi menghargai ruang demokrasi," tegasnya.

### Tuntutan yang Tak Kunjung Padam

Massa tak hanya menuntut pembebasan izin unjuk rasa, tetapi juga menyerukan tiga poin utama: pertama, penghentian praktik oligarki ekonomi yang menjerat rakyat; kedua, demokratisasi pendidikan dengan meningkatkan anggaran pendidikan hingga 20% dari APBN; dan ketiga, pemberantasan korupsi yang selama ini menggerogoti kepercayaan publik. Spanduk-spanduk yang dibawa mahasiswa antara lain bertuliskan 'Rakyat Lapar, Negara Sibuk Korupsi' dan 'Pendidikan Bukan Komoditas, Pendidikan Hak Konstitusional'.

Seorang dosen dari Fakultas Ilmu Sosial UI, Dr. Indira Priyastuti, yang turut bergabung dalam aksi tersebut, menilai tuntutan mahasiswa sangat relevan dengan kondisi bangsa saat ini. "Generasi muda tak hanya dihadapkan pada krisis ekonomi akibat inflasi yang tak terkendali, tetapi juga sistem pendidikan yang semakin tak terjangkau. Ini adalah kebijakan yang tak berpihak," kata Indira.

### Respons Polisi dan Dampak Politik

Polisi, melalui Kapolres Jakarta Pusat, Kompol Agus Andrianto, membantah tudingan represif. Menurutnya, aparat telah berupaya berdialog dengan massa dan memberikan waktu hingga pukul 17.00 WIB untuk membubarkan diri secara damai. "Kami mengimbau mahasiswa untuk mematuhi protokol agar tidak terjadi kericuhan. Aksi damai tetap dapat dilakukan di tempat yang telah ditentukan," ujar Agus dalam jumpa pers sore itu. Namun, massa menolak untuk bubar, dengan alasan mengatakan aksi tersebut murni damai dan tak melanggar aturan.

Ketegangan sempat memanas ketika beberapa mahasiswa berupaya menerobos barikade, namun berhasil dilerai oleh rekannya sendiri. Tak ada insiden kekerasan yang dilaporkan, tetapi pihak kepolisian tetap menahan dua orang mahasiswa atas tuduhan pelanggaran protokol ketertiban umum.

### Catatan untuk Pemerintah

Insiden ini mencerminkan semakin sempitnya ruang bagi masyarakat sipil untuk menyuarakan aspirasi. Ketua FMN, Yosua Wijaya, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari perjuangan panjang untuk mengembalikan mandat rakyat yang selama ini diselewengkan oleh elite politik. "Negara tak boleh jajah rakyatnya sendiri. Kami tak akan berhenti hingga tuntutan kami dipenuhi," tegasnya.